ANTARA – Majelis Adat Sasak (MAS) Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar sangkep karye atau musyawarah kerja untuk membahas bias budaya yang kini kontradiktif terhadap norma yang berlaku. Pada kesempatan ini, ketua MAS mengatakan adanya penguatan payung hukum di tingkat desa dan kelurahan sangat diperlukan agar setiap kebudayaan tidak kehilangan jati diri akibat modernisasi.
(Kusnandar/Andi Bagasela/I Gusti Agung Ayu N)
Jakarta (ANTARA) – Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang umumnya banyak dialami oleh pihak…
Jakarta (ANTARA) – Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung (CPNS Mahkamah Agung) 2024 dibuka untuk…
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) mengumumkan kesempatan emas…
Jakarta (ANTARA) – Formasi CPNS 2024 di Komisi Yudikatif telah resmi diumumkan. Sebanyak 145 formasi…
Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 9.694 formasi disediakan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk warga negara…
Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024…
