“Khususnya karena pelaku cenderung memiliki akses untuk melarikan diri atau menyembunyikan asetnya di yurisdiksi asing. Untuk mempersempit ruang gerak koruptor serta memulihkan kerugian negara, perbedaan definisi korupsi antarnegara tidak seharusnya menjadi hambatan bagi penegakan hukum,” kata Ghufron dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Hal itu disampaikan Ghufron saat berpartisipasi sebagai pembicara pada pertemuan terbatas tingkat tinggi High-Level Meeting of Law Enforcement and Anti-Corruption Authorities on Combatting High-Level Corruption di Vilnius, Lithuania, Kamis (20/6).
Forum tertutup yang berlandaskan pada aturan Chatham House tersebut dihadiri 30 orang delegasi tingkat tinggi dari berbagai negara dan kawasan.
Forum tersebut menghasilkan pernyataan bersama dari perwakilan lembaga antikorupsi 25 negara dan lima organisasi penegakan hukum internasional, yang antara lain menekankan pentingnya kerja sama internasional, peningkatan kapasitas lembaga dan personel pemberantasan korupsi, penguatan kerangka hukum dan peningkatan independensi sistem peradilan.
Baca juga: KPK jelaskan upaya pemulihan aset lintas negara dalam forum ECAN
Para delegasi tingkat tinggi juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan whistleblower dan kolaborasi dengan masyarakat sipil dan sektor swasta dalam upaya pemberantasan korupsi.
Pertemuan tersebut diadakan di sela perhelatan International Anti Corruption Conference (IACC) ke-21 yang berlangsung pada 18 hingga 21 Juni 2024 di LITEXPO.
IACC adalah forum global tentang antikorupsi yang diselenggarakan dua tahun sekali sejak tahun 1983, yang diikuti peserta dan pembicara dari segala unsur pemangku kepentingan pemberantasan korupsi termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta dan jurnalis.
Tahun ini, IACC ke-21 diselenggarakan oleh IACC Council dan Transparency International bekerja sama dengan Pemerintah Lithuania. Kegiatan IACC menampilkan delapan sesi pleno dengan pembicara tingkat tinggi serta lebih dari 90 sesi lokakarya tematik dengan ratusan narasumber di bidang anti-korupsi dan transparansi dari seluruh dunia.
IACC juga menampilkan agenda kampanye antikorupsi melalui kesenian lewat pertunjukan Films4Transparency dan Artivism Festival.
Dalam IACC ke-21, KPK juga berpartisipasi aktif dengan diwakili Direktur Anti-Korupsi Badan Usaha Aminudin dalam program “Open Government Partnership (OGP) Transparency Fellowship” serta Kepala Sekretariat Deputi Pencegahan Taryanto selaku pembicara dalam lokakarya “Corruption in Critical Mineral Supply Chain”.
Baca juga: KPK-NCS China perkuat kerja sama antikorupsi lintas negara
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
